(1) Fraud Tree dan Penjelasannya

Berdasarkan bagan diatas, fraud terbagi dalam 3 kelompok besar yaitu Corruption, Asset Misappropriation dan Fraudulent Statement. Dari 3 kelompok besar tersebut nantinya akan diklasifikasi lagi.

A) Corruption

Korupsi disini merupakan penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu pelaku korupsi ini biasanya merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan dalam suatu instansi maupun organisasi. Contohnya bisa kita lihat sendiri pada banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Biasanya koruptor tersebut merupakan pejabat negara atau instansi yang memiliki kewenangan tertentu. Terjadinya korupsi bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain:

·         

         - Konflik Kepentingan. Hal ini sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, di antaranya bisnis pelat merah atau bisnis pejabat dan keluarga beserta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun.

·      

       - Penyuapan. Praktek-praktek penyuapan sesungguhnya banyak terjadi dalam dunia bisnis di sekitar kita. Penyuapan biasanya dilakukan agar dapat menghindari prosedur atau birokrasi yang terkesan berbelit-belit. Penyuapan ada berbagai macam bentuknya. Kickback meruapkan salah satu bentuk penyuapan dimana penjual menyerahkan sebagian dari hasil penjualannya. Prosentase yang diserahkan itu bisa diatur dimuka atau diserahkan sepenuhnya kepada penjual. Dalam hal terakhir, apabila penerima kickback mengganggap kickback yang diterimanya terlalu kecil maka dia akan mengalihkan bisnisnya ke rekanann yang mampu memberi kickback yang lebih tinggi.

·       - Illegal Gratuities adalah pemberian arau hadiah yang merupakan dalam bentuk terselubung atau sering disebut juga sebagai gratifikasi.

B) Asset Misappropriation

Merupakan pengambilan asset secara illegal atau sering juga disebur sebagai penggelapan. Asset missappropriation biasanya dilakukan dengan 3 cara antara lain:

·         Skimming: dalam skimming uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan. Cara ini terlihat dalam fraud yang sangat dikenal oleh auditor, yaitu lapping.

·         Larceny. Berbeda dengan skimming, maka larceny yaitu menjarah uang ketika sudah masuk dalam perusahaan. Dalam fraud tree larceny ada 5 yaitu billing schemes, Payroll Schemes, Expense Reimbursement Schemes, Check Tampering dan Register Disbursement

    

   Ø  Billing Schemes: adalah skema dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Pelaku dapat mendirikan perusahaan bayangan yang seolah-olah merupakan pemasok atau rekanan atau kontraktor sungguhan. Perusahaan bayangan ini merupakan sarana untuk mengalirkan dana secara tidak sah ke luar perusahaan.

    Ø  Payroll Schemes: adalah sekema melalui pembayaran gaji. Bentuk permainannya antara lain dengan pegawai atau karyawan fiktif. Atau dalam pemalsuan jumlah gaji. Jumlah gaji yang dilaporkan lebih besar dari gaji yang dibayarkan.

    Ø  Expense Reimbursement Schemes. Sekam melalui pembayaran kembali-biaya-biaya, misalnya biaya perjalanan. Contoh seorang salesman mengambil uang muka perjalanan dan sekembalinya dari perjalanan dia membuat perhitungan biaya perjalanan. Kalau biaya perjalanan melampaui melampaui uang mukanaya, ia akan meminta penggantian. Ada beberapa cara skema melalui reimbursement ini. rincian biaya menyamarkan jenis pengeluaran yang sebenarnya atau biayanya dilaporkan lebih besar dari pengeluaran sebenarnya.

     Ø  Check Tampering: pemalsuan cek

   Ø  Register Disbursement adalah pengeluaran yang sudah masuk dalam Cash Register. Skema ini melalui register disbursement pada dasarnya ada dua yaitu pengembalian uang yang dibuat-buat dan pembatalan palsu.

·     C)    Fraudulent Statement

Fraud yang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan. Ada beberapa cara yang dapar dilakukan antara lain menyajikan asset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya dan juga menyajikan asset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya.

(2) COSO 2013

Sistem pengendalian intern yang dianut pemerintah Indonesia salah satunya diadopsi dari COSO (Commitee of Sponsoring Organization of Treadway Commision) yaitu komisi yang bergerak di bidang manajemen organisasi. Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern secara umum akan membantu suatu organisasi  mencapai tujuan operasional yaitu efektifitas dan efisiensi kegiatan, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.

Kerangka Pengendalian Internal-Terpadu COSO 2013 diterbitkan pada tahun 1992 oleh COSO. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2013, COSO merilis versi terbaru dari Kerangka Pengendalian Internal-Terpadu. Kerangka baru COSO adalah hasil dari proyek multitahunan yang signifikan, termasuk dua putaran paparan publik untuk meninjau, menyegarkan, dan memodernisasi kerangka asli dengan memastikannya tetap relevan.

Banyak perubahan sejak tahun 1992, peningkatan risiko bisnis secara signifikan, sehingga kebutuhan akan kompetensi dan akuntabilitas jauh lebih besar dari sebelumnya.

Perbedaan dari kerangka tahun 1992 :

    Ø  Kerangka asli termasuk diskusi panjang konsep pengendalian internal, yang sekarang pengetahuan institusional.

    Ø  Meskipun konsep prinsip-prinsip pengendalian internal telah tertanam dalam kerangka asli, prinsip tersebut belum terinci.

    Ø  Praktisi telah menggunakan kerangka pengendalian internal atas pelaporan keuangan eksternal, namun kerangka ini meliputi tiga kategori utama, yaitu : tujuan termasuk operasi, pelaporan secara keseluruhan, dan tujuan kepatuhan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip yang mendasari perampingan kerangka asli yaitu:

1    - meningkatkan fokus pada operasi,

2    - pelaporan keuangan noneksternal, dan

3    - tujuan kepatuhan.

Menurut COSO, “Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan entitas direksi, manajemen, dan personil lainnya; dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.”

               Kerangka pengendalian internal tahun 2013 masih menggunakan tiga kategori tujuan tersebut, dan terdiri dari lima komponen terpadu : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kerangka tersebut terus beradaptasi, dan memungkinkan kita untuk mempertimbangkan pengendalian internal dari entitas, divisi, unit operasi, dan/atau tingkat fungsional, misalnya pusat layanan bersama.

       

       Komponen Pengendalian Internal dalam Kerangka COSO 2013.

     I.     Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu  adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, omitmen pimpinan manajemen atas kometensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern.

  II.     Penilaian Risiko

Risiko merupakan hal-hal yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan. Identifikasi terhadap risiko (risk identification) diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi kejadian yang dapat menghambat dan menghalangi terwujudnya tujuan organisasi. Setelah dilakukan identifikasi maka dilakukan analisis terhadap risiko meliputi analisis secara kuantitatif (quantitative risk analysis) dan kualitatif (qualitative risk analysis). Analisis risiko akan menentukan dampak kejadian, serta merupakan input untuk mendapatkan cara mengelola risiko tersebut.

  III.     Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta prosedur, serta memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dapat dibagi menjadi 2 jenis tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan mitigasi. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejadian yang berisiko berlangsung, sedangkan tindakan mitigasi adalah tindakan yang dilakukan setelah kejadian berisiko berlangsung, dalam hal ini tindakan mitigasi berfungsi untuk mengurangi dampak yang terjadi. Tindakan-tindakan tersebut juga harus dilakukan evaluasi sehingga dapat dinilai keefektifan serta keefisienan tindakan tersebut.

  IV.     Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang sudah diolah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Informasi yang berkualitas tentunya harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Penyampaian informasi yang tidak baik dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi penerima informasi.

  V.     Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan (monitoring) adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai penilai terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemantauan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pemantauan berkelanjutan (on going monitoring), evaluasi yang terpisah (separate evaluation), dan tindak lanjut atas temuan audit.

     Ø  Lima Langkah Transisi Dari Kerangka COSO 1992 Ke Kerangka COSO 2013 

    1.  Mengembangkan Kesadaran, Keahlian, dan Keselarasan

Langkah pertama dalam transisi ke Kerangka COSO 2013 adalah dengan membangun kesadaran internal, keahlian pengguna COSO, dan keselarasan kepemimpinan di perusahaan. Untuk itu kita harus memahami Kerangka COSO 2013.

    2.  Penilaian Dampak Awal

Setelah memahami kerangka COSO 2013, kita perlu melakukan penilaian bagaimana dampak transisi itu. Mungkin faktor paling signifikan yang mempengaruhi transisi dari versi 1992 sampai versi 2013 adalah bagaimana manajemen yang sesungguhnya diterapkan dengan baik.

     3. Memfasilitasi Kesadaran, Pelatihan, dan Penilaian Komprehensif

Langkah 1 dan 2 terbatas hanya pada perusahaan. Langkah ketiga ini mensyaratkan terlibat organisasi yang lebih luas untuk membangun kesadaran dan melakukan pressure test penilaian dampak awal yang dilakukan pada langkah ke dua.

Kita harus memfasilitasi kesadaran untuk memperbarui Kerangka Kerja COSO. Kita juga harus mendiskusikan dampak kerangka kerja COSO 2013 dengan auditor eksternal perusahaan, selain itu pelatihan mendalam mungkin diperlukan.

     4.  Mengembangkan dan Menjalankan Rencana Transisi COSO

Setelah kita membangun kesadaran yang luas mengenai pembaharuan kerangka COSO, memperoleh keselarasan kepemimpinan dan dukungan pada waktu transisi, serta menyelesaikan penilaian dampak komprehensif, maka kemudian kita mengembangkan dan melaksanakan rencana transisi perusahaan kita. Harus realistis antara harapan dan rencana. Ketika kita mengeksekusi rencana transisi, kita akan melewati tiga tahap, yaitu:

   a.    Dokumentasi dan Evaluasi

Kita perlu memperbarui format dari dokumen yang mendasari perusahaan, menyelaraskan ke pemetaan baru yang diciptakan dalam langkah dua. Dokumentasi yang mendasari harus mendukung manajemen dalam membuat suatu keputusan. Kita juga harus mengevaluasi desain kontrol yang mendasari dan meningkatkan desain sesuai kebutuhan.

   b.    Validasi Pengujian dan Gap (Kesenjangan) Remidiasi

Setelah kontrol perusahaan mengenai pelaporan keuangan eksternal dan pengungkapan efektif, kita perlu melakukan pengujian validasi untuk memastikan  kontrol ini telah diimplementasikan dan beroperasi seperti yang diharapkan.

  c.    Review Eksternal dan Pengujian

Di beberapa titik, auditor eksternal perlu menilai dan mendapatkan kenyamanan dengan program COSO 2013 dan dokumentasi pendukung.

     5.  Memacu Peningkatan Berkelanjutan

Setelah transisi untuk Kerangka COSO 2013 selesai, kita harus terus-menerus mendorong perbaikan setelah transisi tersebut.

(3) Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi

      1) Pengendalian Umum
          Tujuannya adalah lebih menjamin integritas data yang terdapat dalam sistem komputer dan meyakinkan integritas program atau aplikasi yang dilakukan untuk melakukan pemrosesan data.
Dilakukan terhdapa aspek fiskal maupun logikal. Aspek fiskal dilakukan terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan logikal terhadap sistem informasi di level manajemen. Diantaranya ;

       a) Pengendalian organisasi dan otorisasi      
           Terdapat pemisahan tugas dan jabatan antara pengguna sistem dan administrator sistem.    Pengguna hanya dapat mengakses sistem apabila memang telah diotorisasi oleh administrator.

        b) Pengendalian Operasi
             Memastikan operasi sistem operasi tersebut dapat beroperasi dengan baik selayaknya  sesuai yang diharapkan.

         c) Pengendalian Perubahan
             Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap sistem harus dikendalikan, termasuk pengendalian versi dari sistem informasi tersebut, catatan perubahan versi, serta manajemen perubahan atas diimpementasikannya sebuah sistem informasi.

         d) Pengendalian akses fiskal dan logikal
             Pengendalian fiskal berkaitan dengan akses secara fisik terhadap fasilitas-fasilitas sistem informasi suatu perusahaan, sedangkan akses logikal berkaitan  dengan pengeloalaan akses terhadap sistem operasi sistem tersebut.
  

     2) Pengendalian Aplikasi
   
     Tujuan pengendalian aplikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa data di input secara benar, diproses secara benar, dan terdapat pengendalian yang memadai atas atas output yang dihasilkan. Pengendalian juga memiliki kontribusi terhadap efektifitas dan pengendalian-pengendalian aplikasi. Macam-macam aplikasi ;
      -   Perangkat lunak di server
      -   Perangkat berdiri sendiri   

  Macam pengendalian aplikasi ;
   a) Pengendalian Organisasi dan Akses Aplikasi
       Terfokus pada aplikasi yang diterapkan oleh perusahaan. Siapa pemilik aplikasi, tugas administrator, pengguna, hingga pengembangan aplikasi tersebut.

     b) Pengendalian Input
          Memastikan data-data yang dimasukkan ke dalam sistem telah tervalidasi, akurat dan terverifikasi

      c) Pengendalian Proses
          Pengendalian proses dibgai menjadi dua tahapan yaitu tahapan transaksi dan tahapan database

       d) Pengendalian Output
           Dilakukan beberapa pengecekan secara otomatis maupun manual jika output yang dihasilkan juga kasat mata

        e) Pengendalian Berkas Master
            Pada pengendalian ini harus terjadi integritas referensi pada data, sehingga tidak akan ditemukan anomali-anomali seperti anomaly penambahan, penghapusan, dan pembaruan.